siberinvestigasi.com ~ TAKALAR – Pelayanan publik semestinya memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat, terutama warga yang datang mengurus administrasi BPJS di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Takalar. Namun, kondisi di lapangan justru menuai keluhan setelah pintu keluar di area kantor Dinsos diduga ditutup oleh petugas Satpol-PP dengan alasan berkaitan dengan pengaturan parkir kendaraan di halaman kantor tersebut. Kebijakan ini dinilai menyulitkan pengunjung yang membutuhkan akses keluar-masuk secara mudah dan tertib.
Sejumlah pengunjung mengaku kesal dengan tindakan beberapa oknum anggota Satpol-PP yang berjaga di pintu masuk. Bahkan, pengunjung maupun wartawan yang hendak memasuki area kantor disebut harus terlebih dahulu menjelaskan tujuan kedatangannya. “Mau ke mana?” demikian pertanyaan yang dilontarkan petugas kepada orang yang hendak masuk. KM, salah seorang yang mengalami pemeriksaan tersebut, mengungkapkan bahwa situasi ini terasa tidak nyaman, terlebih ketika pintu keluar justru dalam keadaan tertutup. Pengawasan memang diperlukan, tetapi penerapannya diharapkan tetap mengedepankan sikap humanis dan tidak menghambat kepentingan masyarakat.
Persoalan lain yang tak kalah memprihatinkan terlihat di sekitar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Padjonga Dg Ngalle. Area parkir di depan rumah sakit dikeluhkan karena banyaknya kendaraan roda dua dan roda empat yang parkir di sepanjang jalan poros sehingga dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penataan dan pengawasan parkir, sebab jalan umum semestinya tetap dapat digunakan secara aman dan nyaman oleh seluruh pengguna jalan.
Tak hanya persoalan kemacetan, tarif parkir di lingkungan rumah sakit juga menjadi keluhan sejumlah pengunjung. Salah seorang pengunjung yang meminta identitasnya tidak dicantumkan mengungkapkan bahwa biaya parkir disebut berkisar Rp3.000 hingga Rp25.000 bagi kendaraan yang menginap. “Kami datang ke rumah sakit untuk menjenguk dan mengurus keluarga yang sedang sakit, tetapi biaya parkir juga terasa memberatkan,” keluhnya. Bagi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan akibat anggota keluarganya dirawat, biaya tambahan semacam ini tentu menjadi beban tersendiri.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Takalar, manajemen RSUD H. Padjonga Dg Ngalle, serta instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengaturan akses keluar-masuk Kantor Dinsos dan tata kelola parkir di sekitar rumah sakit. Transparansi tarif, kejelasan pengelolaan parkir, serta ketertiban kendaraan di jalan poros perlu menjadi perhatian serius. Jangan sampai masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan maupun mengurus jaminan sosial justru dihadapkan pada persoalan baru. Pelayanan publik seharusnya memudahkan rakyat, bukan menambah beban bagi mereka yang sedang membutuhkan pertolongan.
Editor : Arsyad Sijaya
Social Header