siberinvestigasi.com ~ Takalar — Visi Kabupaten Takalar 2025–2030, “Takalar Maju dan Berdaya Saing Melalui Ekonomi Digital”, mulai menjadi sorotan ketika dikaitkan dengan nasib pedagang tradisional dan pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi salah satu penggerak roda perekonomian daerah. Di tengah semangat pemerintah daerah mendorong transformasi digital, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana visi tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari aktivitas perdagangan sehari-hari? Pembangunan yang menjanjikan kemajuan semestinya tidak hanya berbicara tentang teknologi, tetapi juga memastikan bahwa rakyat kecil tetap memiliki ruang untuk bertahan dan berkembang.
Bupati Takalar, Firdaus Daeng Manye, dihadapkan pada tantangan untuk membuktikan bahwa ekonomi digital bukan sekadar slogan pembangunan, melainkan strategi yang benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pedagang pasar tradisional, penjual kebutuhan pokok, pedagang kaki lima, hingga pelaku usaha mikro telah lama menghidupkan denyut ekonomi lokal. Uang yang berputar di lapak-lapak sederhana itu ikut menopang kebutuhan keluarga, membiayai pendidikan anak, serta menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat. Jika pembangunan terlalu berorientasi pada digitalisasi tanpa memperhatikan kesiapan pedagang kecil, dikhawatirkan mereka justru tertinggal di tengah perubahan yang seharusnya membawa kesejahteraan.
Ekonomi digital pada dasarnya bukan sesuatu yang harus ditolak. Pemanfaatan teknologi dapat membuka pasar yang lebih luas, mempermudah transaksi, dan meningkatkan daya saing usaha. Namun, persoalan muncul apabila transformasi tersebut tidak disertai pendampingan, akses permodalan, pelatihan, serta perlindungan terhadap pelaku usaha tradisional. Tidak semua pedagang memiliki kemampuan menggunakan teknologi, akses internet yang memadai, atau sumber daya untuk mengikuti perubahan sistem perdagangan. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa digitalisasi menjadi jembatan kemajuan bagi pedagang kecil, bukan tembok baru yang memisahkan mereka dari peluang ekonomi.
Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa konsistensi visi pembangunan harus diukur melalui kebijakan dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Apabila pemerintah ingin menjadikan ekonomi digital sebagai kekuatan baru Takalar, sudah semestinya pedagang tradisional ditempatkan sebagai bagian dari agenda utama pembangunan. Program pemasaran digital bagi UMKM, pembinaan pedagang pasar, kemudahan perizinan, akses pembiayaan, serta penataan pasar yang layak dapat menjadi langkah konkret untuk mempertemukan ekonomi konvensional dengan perkembangan teknologi. Tanpa langkah yang inklusif, visi besar pembangunan berisiko hanya terlihat menjanjikan di atas kertas, sementara masyarakat kecil masih berjuang menghadapi kerasnya persaingan ekonomi.
Pada akhirnya, kemajuan Takalar tidak semestinya diukur hanya dari seberapa cepat masyarakat beralih ke transaksi digital, tetapi juga dari seberapa kuat pemerintah melindungi dan memberdayakan ekonomi rakyat. Bupati Firdaus Daeng Manye perlu memastikan bahwa pedagang tradisional tidak sekadar menjadi penonton dalam agenda transformasi digital yang digagas pemerintahannya. Sebab, ekonomi daerah tidak tumbuh dari teknologi semata, melainkan dari kerja keras masyarakat yang setiap hari menggerakkan perdagangan. Visi Takalar maju dan berdaya saing akan kehilangan makna apabila kemajuan itu tidak dirasakan oleh pedagang kecil yang selama ini ikut menopang kehidupan ekonomi daerah.
(Arsyad Sisjaya)
Social Header