Viral : Kebijakan Miris Kadis Sosial Takalar, Pasien Butuh BPJS Justru Dibatasi

siberinvestig

siberinvestisi.com ~ Takalar – Kebijakan terbaru dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Takalar, Andi Rijal, menuai kecaman dan keprihatinan. Pasalnya, Dinas Sosial disebut-sebut membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan bantuan BPJS Kesehatan, termasuk bagi pasien yang sangat membutuhkan layanan tersebut. Padahal, BPJS merupakan salah satu bentuk jaminan kesehatan yang sangat vital bagi warga kurang mampu.

Salah satu pasien yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kesulitannya saat mengajukan permohonan BPJS melalui Dinas Sosial. Ia mengaku kecewa dan merasa dipersulit, padahal kondisi ekonominya tidak memungkinkan untuk membayar pengobatan secara mandiri. “Saya hanya butuh BPJS untuk berobat, tapi katanya kuota sudah penuh dan tidak bisa dijamin lagi. Padahal saya sangat butuh,” ujarnya dengan nada lirih.

Menurut pasien tersebut, petugas dinas sosial menyampaikan bahwa keputusan untuk membatasi pendaftaran peserta BPJS baru adalah instruksi langsung dari Kadis Sosial Andi Rijal. Kebijakan ini tentu menjadi pukulan berat bagi warga miskin yang mengandalkan jaminan kesehatan untuk mendapatkan perawatan medis. “Kalau bukan karena benar-benar terdesak, saya tidak akan datang minta bantuan. Tapi sekarang malah disuruh tunggu entah sampai kapan,” tambahnya.

Kondisi ini menimbulkan keprihatinan mendalam dari masyarakat dan aktivis sosial di Takalar. Mereka menilai kebijakan ini tidak berpihak pada rakyat kecil dan bertentangan dengan semangat pelayanan publik. Banyak yang mempertanyakan dasar dari kebijakan tersebut, serta transparansi dan keadilan dalam proses distribusi bantuan sosial, khususnya dalam bentuk jaminan kesehatan.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Sosial Andi Rijal belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan pembatasan BPJS ini. Namun suara-suara kekecewaan terus bergema di tengah masyarakat yang merasa diabaikan oleh pemerintah daerah. Di tengah krisis ekonomi dan keterbatasan akses kesehatan, keputusan seperti ini hanya menambah luka dan beban warga yang sedang berjuang untuk bertahan hidup. Sementara warga miskin yang tidak terdaftar, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak di berikan BJPS

Sampai berita di tayangkan belum ada konfirmasi resmi dari kadis sosial Andi Rijal selaku pembenaran dari berita ini - berasambung-

sumber dari redaksi : siberinvestigasi.com

Laporan. : Arsyad Sijaya