siberinvestigasi.com ~ Takalar, - Peluncuran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi di kawasan Indonesia Timur yang digelar di Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Timur, Kabupaten Takalar, Jumat, 2 Oktober 2026, menuai sorotan.

Salah satu tokoh masyarakat Takalar mempertanyakan lokasi peluncuran tersebut. Menurut dia, jika agenda tersebut dimaksudkan untuk mengaktifkan dapur SPPG bagi wilayah 3T, Kepulauan Tanakeke semestinya menjadi perhatian khusus karena sejumlah desa di kecamatan kepulauan itu telah diusulkan sebagai wilayah terpencil untuk distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Peluncuran tersebut dihadiri Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dr. Sudaryono bersama jajaran pejabat BGN, gubernur dan kepala daerah dari kawasan Indonesia Timur, korporasi, para ketua satgas MBG, serta mitra SPPG. “Ini yang lucu. Seharusnya Tanakeke menjadi titik kegiatan karena yang masuk wilayah 3T itu Tanakeke. Di sana bahkan sudah ada dua dapur yang berdiri, tetapi belum diaktivasi,” kata tokoh masyarakat tersebut, Jum'at (2/10/2026).

Beliau menyebut dua dapur SPPG telah dibangun di wilayah Kepulauan Tanakeke. Namun, menurut dia, keberadaan dapur tersebut belum diikuti dengan aktivasi dan distribusi manfaat program MBG kepada masyarakat setempat. Sorotan itu terutama diarahkan pada kondisi masyarakat kepulauan yang dinilai memiliki keterbatasan akses dibandingkan wilayah daratan.

“Harusnya kita semua orang Takalar ikut memperjuangkan. Kasihan masyarakat Tanakeke. Kalau dapurnya sudah berdiri dan diaktifkan, anak-anak bisa menerima makanan bergizi, termasuk balita, ibu hamil dan ibu menyusui,” ujarnya. Menurut dia, aktivasi SPPG di Tanakeke bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi. Program tersebut juga dinilai dapat membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan.

“Kalau sudah jalan, masyarakat menerima program dan anak-anak mendapatkan manfaat. Yang kedua, balita, ibu menyusui, ibu hamil. Yang paling utama, masyarakat Tanakeke juga punya mata pencaharian baru. Lapangan kerja terbuka,” katanya.

Ada Usulan Resmi dari Pemkab Takalar Sorotan tersebut memiliki dasar administratif. Pemerintah Kabupaten Takalar sebelumnya telah mengusulkan sejumlah wilayah sebagai daerah terpencil untuk pendistribusian program MBG. Hal itu tertuang dalam surat Bupati Takalar Nomor 400.7.13/2409/SETDA tentang Usulan Wilayah Terpencil untuk Pendistribusian Program MBG.

Surat tersebut ditujukan kepada Koordinator Satgas MBG Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar. Dalam surat tertanggal 30 Oktober 2025 itu, Pemkab Takalar menyebut usulan wilayah terpencil disusun dengan mempertimbangkan efisiensi logistik dan aksesibilitas lapangan.

Dua kriteria yang digunakan antara lain jumlah penerima manfaat tidak lebih dari 1.000 orang serta waktu tempuh maksimal 30 menit dari titik penyimpanan atau distribusi utama ke lokasi penerima manfaat. Dari 12 desa yang diusulkan, enam di antaranya berada di Kecamatan Kepulauan Tanakeke. Keenam desa tersebut yakni Maccini Baji, Balangdatu, Tompotanah, Minasa Baji, Mattiro Baji dan Rewataya.

Selain Tanakeke, Pemkab Takalar juga mengusulkan Desa Barugaya dan Kale Ko’mara di Kecamatan Polongbangkeng Timur, Desa Towata di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Desa Bonto Manai di Kecamatan Mangarabombang, serta Desa Punaga dan Laikang di Kecamatan Laikang.

Tokoh masyarakat itu mengatakan, keberadaan surat usulan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah sebelumnya telah mengidentifikasi kebutuhan distribusi MBG di wilayah kepulauan.

“Pak Bupati sudah mengusulkan. BGN juga sudah menyuruh bangun. Setelah dapurnya dibangun di sana, malah tidak diaktivasi. Ini yang kami pertanyakan,” ujarnya. Pertanyakan Prioritas Aktivasi Ia juga mempertanyakan pelaksanaan peluncuran SPPG di Timbuseng apabila agenda tersebut berkaitan dengan aktivasi dapur untuk wilayah 3T.

“Kalau ini tempat peresmian untuk mengaktivasi dapur 3T se-Indonesia, harusnya Tanakeke juga diaktifkan. Kunci 3T di Takalar itu ada di Tanakeke, bukan hanya di Timbuseng,” katanya. Menurut dia, masyarakat Tanakeke telah lama menunggu agar program MBG benar-benar menjangkau wilayah mereka. Ia berharap pemerintah daerah, BGN, Satgas MBG, serta pihak terkait memberikan penjelasan mengenai status dua dapur SPPG yang disebut telah berdiri di wilayah Tanakeke, termasuk alasan belum dilakukannya aktivasi.

“Besar sekali harapan masyarakat kepulauan agar mereka juga merasakan program ini. Sudah ada dapur yang berdiri, tetapi belum diberi jalan untuk beroperasi,” ujarnya. Ia meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada kritik, tetapi segera ditindaklanjuti dengan membuka akses program MBG bagi masyarakat Tanakeke.

“Ini harus kita suarakan. Kalau dapurnya sudah ada, tinggal bagaimana diaktifkan supaya masyarakat menerima manfaat dan roda ekonomi di sana juga bergerak,” katanya. Hingga berita ini disusun, belum terdapat penjelasan dari BGN maupun pihak pengelola SPPG terkait alasan dua dapur di wilayah Kepulauan Tanakeke belum diaktivasi dalam momentum peluncuran SPPG 3T tersebut. (Ancha HB.)